ANALISIS E-GOVERNMENTKOTA/KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA

 

 

ANALISIS E-GOVERNMENT

KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI PAPUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama : Faisal Ariyanto

NPM : 12110524

Kelas : 4KA30

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN
   

 

1. Papua
   

Papua adalah sebuah provinsi terluas Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur West New Guinea (Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau East New Guinea, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.

1.2 SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH

Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui jaringan informasi Iinpres 3/2003), pengembangan e-government dapat dilaksanakn melalui 4 tahap tingkatan :

• Tingkat 1 : Persiapan, meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya Warnet dll
  
• Tingkat 2 : Pematangan, meliputi pembuatan situs informasi public interaktif dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain
  
• Tingkat 3 : Pemantapan, meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan public dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain
  
• Tingkat 4 : Pemanfaatan, meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G (interagency relationship), G2B (Government to Business) dan G2C (Government to Citizen) yang terintegrasi.
  

   

Tujuan dari pembuatan situs web Pemerintah Daerah adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dan pihak lain dalam memperoleh aksesin formasi dan layanan Pemerintah Daerah. Tujuan yang lainnya adalah untuk ikut berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet dan teknologi lain yang akan muncul di kemudian hari. Situs web Pemerintah Daerah dibuat sesuai dengan keinginan pemerintah di dalam pemberianpelayanan kepada masyarakat yaitu :

 

• Perolehan informasi secara mudah, benar, adil, dan luas cakupan
  
• Penyebarluasan informasi melalui media elektronik yang meliputi :
  
  • Semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah berada diluar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum);
    
  • Semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-undang(tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan kepekaan komersial danrahasia pribadi);
    
  • Semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat.
    

     

Dengan adanya tujuan tersebut, situs web diharapkan mempunyai kualitas tinggi, mudah di dalam pengaksesan, dan insklusif, serta menampilkan citra yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. Isi dan desain dari tampilan suatu situs web Pemerintah Daerah dapat dibuat bervariasi dan menarik ,tetapi fitur-fitur teknis dan manajemen praktis yang baik tidaklah banyak berbeda antara satu pengelola dengan pengelola lain. Organisasi yang ada di Pemerintah Daerah hendaknya mengembangkan situs-situs dengan isi yang selalu baru serta ditulis dengan baik, jelas, dan singkat yang memenuhi kebutuhan masayarakat luas, serta mudah diakses. Suatu informasi yang mutakhir yang dipublikasikan di internet hendaknya bersamaan dengan publikasi yang ada di media lain.

 

Sebuah situs web Pemerintah Daerah mempunyai persyaratan minimal untuk isi situsnya. Pengelola situs web harus mampu menentukan apa yang diharapkan oleh parapengguna mengenai apa yang seharusnya ada di website. Organisasi-organisasi yang ada di pemerintahan sendirilah yang akan menentukan bagaimana sebaiknya mengaturisi dengan memperhatikan masyarakat pengguna situs web bersangkutan. Analisis dan pengetahuan mengenai masyarakat pengguna untuk sebuah situs web adalah penting karena adanya kemungkinan perbedaan yang cukup besar antara masyarakat untuk bagian-bagian situs yang berbeda, atau untuk situs-situs yang berbeda di dalam sebuah tingkat organisasi pemerintahan. Pada saat merencanakan dan mengembangkan situsweb Pemerintah Daerah, sebaiknya dilakukan riset pasar yang dilakukan berulang kali.

 

Menurut panduan dari KOMINFO (2003), isi minimal pada setiap situs web pemerintah daerah :

1. Selayan Pandang.
   

   Menjelaskan secara singkat tentang keberadaaan Pemda bersangkutan (sejarah, moto, lambing dan arti lambing, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi)
   

2. Pemerintahan Daerah
   

   Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemda bersangkutan (eksekutif, legislative) beserta nama, alamat, telepon, email dari pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari pimpinan daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya
   

3. Geografi
   

   Menjelaskan antara lain keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, social dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numeric atau statistic harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya
   

4. Peta Wilayah dan Sumberdaya
   

   Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (dari Bakosurtanal) dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (dikeluarkan oleh instansi pemda yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan pengguna.
   

5. Peraturan/Kebijakan Daerah
   

   Menjelaskan peraturan daerah (perda) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah bersangkutan. Melalui situs web pemerintah daerah ini semua perda yang dikeluarkan disosialisasikan kepada masyarakat luas.
   

6. Buku Tamu
   

   Tempat untuk menerima masukand ari pengguna situs web pemda bersangkutan
   

    

    

    

    

 

1. UNIT ANALISIS E-GOVERMENT DAN KATEGORIS
   

Untuk menganalisa suatu situs web pemerintah (e-government), ada terdapat 6 unit analisis yang harus diperhartikan, yaitu

1. Informasi Menu Utama dalam Website
   
   1. Potensi Daerah : informasi mengenai potensi yang ada pada pemerintah daerah, baik berupa potensi alam, pariwisata, perdagangan, dan lainnya
      
   2. Komoditas Utama : informasi mengenai kekayaan  dan hasil alam yang berada di pemerintahan daerah, berdasarkan sector pertanian, perkebunan, pertenakan, dan lainnya.
      
   3. Kualitas SDM : kualitas masyarakat pada pemerintah daera,  latar pendidikan yang harus dimiliki pada setiap masyarakat supaya dalam penempatan karyawan pada suatu perusahaan lebih mudah dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka dapat.
      
2. Informasi tambahan dalam fasilitas Website
   
   1. Tahap 1 : informasi tambahan dalam bidang pendidikan, baik pendidikan secara formal atau bidang ilmu pengetahuan secara umum yang ada pada pemerintah daerah
      
   2. Tahap 2 : informasi tambahan di bidang perniagaan, baik kegiatannya maupun komoditi yang tersedia pada daerah pemerintahan tersebut.
      
   3. Tahap 3: informasi tambahan mengenai kegiatan yang berlangsung pada pemerintahan daerah ataupun kegiatan diluar pemerintahan daerah tersebut dan masih berkaitan
      
3. Penyediaan hubungan
   
   1. G2C ( Government to Citizein) : tersediannya sarana penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti komunikasi secara online atau forum diskusi
      
   2. G2B ( Government to Business) : informasi mengenai kerjasama yang akan dilakukan atau telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan. Contohnya berkerjasama dalam proyek pembangunan jalan tol dengan investor
      
   3. G2G ( Government to Government) : informasi mengenai kerjasama dengan pemerintahan daerah , provinsi  lain
      
4. Aksesibilitas
   

   Kecepatan dalam akses jaringan untuk membuka website dan menu – menunya. Kecepatan dibedakan atas 3 jangkauan yaitu kurang dari 10 detik, antara 10 – 30 detik dan lebih dari 30 detik
   

5. Disain
   
   1. Animasi : gambar yang didesaign begerak
      
   2. Grafis : perpaduaan dan komposisi warna yang baik
      
   3. Teks lengkap : tulisan mengenai website secara detail dan jelas serta mudah dimengerti.
      

 

 

1. Jumlah tingkat informasi
   

   Jumlah tingkatan informasi di dalam suatu situs web pemerintah akan digolongkan ke dalam 4 tingkatan.
   

 

Hal ini disesuaikan dengan isi Inpres 3/2003, yaitu :

1. Tingkat 1 :
   

   Persiapan, meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya Warnet dll
   

2. Tingkat 2 :
   

   Pematangan, meliputi pembuatan situs informasi public interaktif dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain
   

3. Tingkat 3 :
   

   Pemantapan, meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan public dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain
   

4. Tingkat 4 :
   

   Pemanfaatan, meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G (interagency relationship), G2B (Government to Business) dan G2C (Government to Citizen) yang terintegrasi.
   

 

Unit Analisis e – government telah memiliki bobot nilai begitu juga dengan kategorisnya. Bobot nilai yang diberikan disesuaikan dengan penilain berdasarkan analisis yang dilakukan. Berikut tabel unit analisis e-government dan kategorinya

Unit Analisis E-Government dan Kategorisasi

 

No.	Unit Analisis	Bobot Nilai	Kategori	Bobot Nilai	Jumlah Total	% Nilai Total
1	Informasi Menu Utama dalam Web Site	25%	Potensi daerah Komoditas Utama Kualitas SDM	40% 30% 30%	100%	= NxB
2	Informasi tambahan dlm fasiltias web site	20%	Tahap I Tahap II Tahap III	20% 30% 50%	100%	= NxB
3	Penyediaan Hubungan	15%	G2C G2B G2G	40% 30% 30%	100%	= NxB
4	Aksesibilitas	10%	< 10 detik 10 – 30 detik > 30 detik	100% 70% 50%	100%	= NxB
5	Design	10%	Animasi Grafis Teks lengkap	30% 30% 40%	100%	= NxB
6	Jumlah tingkatan Informasi	20%	1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4 Tingkat	25% 25% 25% 25%	100%	= NxB

 

• Analisa
  

   

Analisa yang dilakukan berguna untuk memberikan saran apabila masih terdapat kekurangan mengenai website tersebut, ataupun pengukuran baik atau buruknya suatu pengelolaan e-government berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah 5 buah website e-government tingkat kabupaten terdapat pada provinsi Papua yang kami analisis :

 

3.1 Kabupaten Marauke

Situs website resmi pemerintah kabupaten Marauke (